Sebagai respons terhadap keluhan berbagai pihak, mengenai sulitnya mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat, maka saya membuat kumpulan peraturan yang sekiranya terkait dengan BPR. Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.
KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR
1. Bank Perkreditan Rakyat
2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
- POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
- Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016 [read/download]
- SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]
6. Izin Pedagang Valuta Asing
- SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]
7. Pungutan oleh OJK
- PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]
PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN
1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
2. Tata Kelola BPR
3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
- SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1] [Lamp 2]
- POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [read/download]
4. Manajemen Risiko bagi BPR
- POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
- Format dan Tatacara Penyampaian Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR – Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan no S-45/PB.1/2016 [read/download]
5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
- PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
- SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
- POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
- SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download]
- POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]
7. Kualitas Aktiva Produktif
- PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
- PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]
8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
- SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
- Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]
9. Pedoman Akuntansi BPR
10. Laporan Bulanan
11. Transparansi Kondisi Keuangan
- POJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR [read/download]
- SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download] [Lampiran]
12. Sistem Informasi Debitur (SID-BI) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
- Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]
14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
- POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]
15. Rencana Bisnis
- POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
- POJK no 37/POJK.03/2016 Penjelasan Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
- SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR [ read/download ]
- SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR-Lampiran [read/download]
16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
18. Pemeriksaan Bank
19. Perlakuan Khusus
- POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]
20. Keuangan Berkelanjutan
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
1.Undang-Undang
- UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
- UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]
2. Peraturan Pemerintah
- PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor [read/download]
- PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
- POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
- POJK no 12/POJK.01/2017 ttg APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan – Penjelasan [read/download]
- SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download]
- SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan – Lampiran [SE OJK 32 – APU PPT Lampiran]
4. Pedoman PPATK
- Panduan singkat registrasi Pelaku Jasa Keuangan [read/download]
- Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi PJK [read/download]
- Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
- Pedoman Identifikasi TKM terkait Pendanaan Terorisme [read/download]
- Pedoman Identidikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi [read/download]
- User Manual GRIPS [read/download]
5. Peraturan Kepala PPATK
- Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [lamp 1] [lamp 2] [lamp 3]
- Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
- Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]
6. Surat Edaran PPATK
- Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
- Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
- Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/donwload]
KETENTUAN LAINNYA
1. Pajak Bunga Simpanan
- PP no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]
2. Pengakuan Biaya
- PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
- PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
- PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
- PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]
3. Penjaminan Simpanan
- Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program Penjaminan Simpanan [read/download]
- Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
- Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]
4. Pajak Penghasilan
